PERBANDINGAN SKRIPSI

Dalam penulisan sebuah penulisan ilmiah di masing – masing universitas terdapat perbedaan proses penyusunannya baik dari segi struktur penyusunan , bagian apa saja yang harus di lampirkan maupun hal – hal apa saja yang seharusnya penulis paparkan di pembahasan . berikut ini kamin sajikan contoh penulisan dari 3 Universitas yaitu : 1. Universitas Politeknik Negeri Jakarta, 2. Universitas Pajajaran Bandung dan 3. Universitas Indonesia yang di dalammnya terdapat perbedaan yaitu :

• Nama Penyusun :

1. Ditra Sembadha Umbara

Judul Skripsi :

“Persiapan Data Digital Pada Kemasan Karton Lipat Zupperrr Keju di PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo”

Asal Universitas :

UNIVERSITAS POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

• Nama Penyusun :

2. Hafist Nashar Laksono

Judul Skripsi :

Tinjauan Atas Struktur Pengendalian Intern Penjualan Jasa Hotel Pada Hotel Panghegar Bandung

Asal Universitas :

UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG

• Nama Penyusun :

3. ErmilaKlislinar

Judul Skripsi :

DAMPAK KONVERGENSI PSAK KE IFRS TERHADAP PENGEMBANGAN SIA

(STUDI KASUS PADA SISTEM SAP)

Asal Universitas :

UNIVERSITAS INDONESIA

Berikut ini Perbandingan struktur Cover :

UNIVERSITAS POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

• Judul
• Logo Universitas
• Identitas Penyusun
• Tujuan penyusun
• Program study penyusun
• Nama Universitas
• Tahun Penyusunan

UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG

• Judul
• Tujuan Penyusun
• Identitas Penyusun
• Logo Universitas
• Program Study Penyusun
• Nama Universitas
• Tahun Penyusunan

UNIVERSITAS INDONESIA

• Logo Universitas
• Nama Universitas
• Judul
• Tujuan Penyusun
• Identitas Penyusun
• Nama Fakultas
• Tempat Penyusun
• Tahun Penyusun

Berikut ini Perbandingan struktur dari skripsi :

• Cover

• Halaman Judul
• Lembar Persetujuan
• Halaman Persembahan
• Prakata
• Daftar isi
• Daftar Gambar
• BAB I PENDAHULUAN
• BAB II KERANGKA BERPIKIR
• BAB III STUDY KASUS
• BAB IV PEMBAHASAN
• BAB V PENUTUP
• DAFTAR PUSTAKA
• LAMPIRAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG

• Cover

• Halaman Judul
• Lembar Persetujuan
• Abstrak
• Kata Pengantar
• Daftar Isi
• Daftar Gambar
• Daftar Lampiran
• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
• BAB 3 OBJEK DAN METODE PENELITIAN
• BAB 4 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
• BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
• DAFTAR PUSTAKA
• LAMPIRAN

UNIVERSITAS INDONESIA

• Cover
• Halaman Judul
• Halaman Pernyataan Orisinialitas
• Halaman Pengesahan
• Kata Pengatar
• Halama Persetujuan Karya Ilmiah
• Abstrak
• Daftar Isi
• Daftar Tabel
• Daftar Gambar
• Daftar Lampira
• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
• BAB 3 PROFIL DAN METOLOGI
• BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN
• BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
• DAFTAR REFERENSI
• LAMPIRAN

Rincian dari Bab-Bab Skripsi 3 Universitas :

UNIVERSITAS POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II KERANGKA BERPIKIR
3. BAB III STUDY KASUS
4. BAB IV PEMBAHASAN
5. BAB V PENUTUP

UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
3. BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN
4. BAB IV PEMNAHASAN HASIL PENELITIAN
5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

UNIVERSITAS INDONESIA

1. BAB IPENDAHULUAN

2.BAB II TINJAUAN PUSTAKA

3.BAB III PROFIL DAN METOLOGI

4.BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.BAB V KESIMPULAN DAN SARANC

ANGGARAN UJIAN NASIONAL

Anggaran yang kami siapkan untuk proses ujian nasional ini sekitar Rp 600 miliar dan anggaran itu untuk semua komponen UN," ujarnya di Makassar, Sabtu (7/4/2012).
Ia mengatakan, anggaran sebesar itu bukan hanya untuk kertas ujian dan jawabannya, namun untuk mencetak soal, biaya pengawas, koreksi, dan lainnya. Anggaran tersebut juga untuk membiayai puluhan juta anak sekolah yang akan melaksanakan proses UN. Para anak didik mulai tingkat SD hingga SMA/sederajat akan dibiayai sekitar Rp 50 ribu lebih untuk setiap anak.
"Anggaran sebesar itu bisa dipertanggungjawabkan, karena sudah didiskusikan dengan teman-teman di Komisi X DPR RI. Sudah ada hitung-hitungannya," katanya.
Mantan Rektor ITS itu berharap, semua siswa yang mengikuti UN agar bisa mengerjakan soal dengan baik. Nuh juga mengatakan, para siswa diharapkan tidak berlaku curang untuk bisa lulus, sebab konsekuensi kecurangan dalam UN sangat berat.
"Ini yang paling penting, setiap siswa harus bisa berlaku adil dan tidak curang dalam melaksanakan ujian, karena meskipun lulus, tapi kalau curang akan menjadi beban moril. Terlebih lagi, jika ketahuan, dan itu akan ada sanksinya," ucapnya.
Ia berharap jika pelaksanaan UN setiap tahunnya bisa ditingkatkan dan upaya peningkatan itu bisa dilakukan dengan tiga rumusan, yakni tiga tepat (3-T). Tiga ketepatan yang dimaksud adalah ketepatan dalam distribusi soal agar soalnya tidak tertukar, lalu tepat waktu, dan akhirnya tepat dalam jumlah soal.
"Jika tiga rumusan 3-T ini terpenuhi, maka kualitas pelaksanaan UN pasti akan meningkat, karena biasanya hanya bermasalah pada salah satu dari ketiganya," tuturnya.

DPR TUNGGU JAWABAN KEMENDIKBUD RI

Sebagaimna diberitakan pada Print Media edisi sebelumnya rencana penerapan kurikulum yang dilakukan secara bertahap, mulai tahun ajaran 2013-2014, salah seorang Panja (Panitia Kerja)Kurikulum DPR RI Ferdiansyah mengatakan pihaknya hingga hari ini (25/2-13) masih menunggu karena belum menerima pemaparan lengkap dan detail dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dengan rencana implementasi kurikulum 2013 tahun ini.

Lebih lanjut Ferdiansyah menjelaskan kepada media, empat hal pokok yang harus dipaparkan Kemendikbud terkait implementasi kurukulum 2013", adalah :

Pertama, penjelaskan secara tertulis dengan disertai dokumen lengkap tentang pembengkakan jumlah dan perincian anggaran kurikulum dari awalnya Rp. 684,4 miliar menjadi Rp. 2,4 triliun.

Kedua, menyerahkan dokumen lengkap kurikulum 2013 yang terdiri dari naskah akademik penyempurnaan kurikulum, rasionalisasi kerangka dasar dan struktur standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar penilaian, pedoman implementasi kurikulum, serta kompetensi inti dan kompetensi dasar SD, SMP, SMA dan SMK.

Ketiga, panja kurikulum menegaskan bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus tercantum secara eksplisit didalam semua tingkatan pendidikan.

Keempat, panja kurikulum meminta Kemendikbud mempertimbangkan isi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kebahasaan agar bahasa daerah bisa mendapatkan tempat dan kedudukan dalam kurikulum baru.

"Empat data itu yang kami minta. Paling lambat harus diserahkan akhir Februari 2013 agar setelah tiga hari kerja kami terima, biar langsung dilakukan rapat dengan pendapat lanjutan" katanya.

Musliar menjelaskan alokasi anggaran untuk kurikulum sendiri hanya Rp. 700 miliar. Namun, untuk anggaran rutin seperti anggaran guru dan pencetakan buku trurut ditambahkan kedalam anggaran untuk kurikulum tersebut sehingga jumlahnya menjadi sekitar Rp. 2,4 triliun.

sumber : Print Media