DPR TUNGGU JAWABAN KEMENDIKBUD RI

Sebagaimna diberitakan pada Print Media edisi sebelumnya rencana penerapan kurikulum yang dilakukan secara bertahap, mulai tahun ajaran 2013-2014, salah seorang Panja (Panitia Kerja)Kurikulum DPR RI Ferdiansyah mengatakan pihaknya hingga hari ini (25/2-13) masih menunggu karena belum menerima pemaparan lengkap dan detail dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dengan rencana implementasi kurikulum 2013 tahun ini.

Lebih lanjut Ferdiansyah menjelaskan kepada media, empat hal pokok yang harus dipaparkan Kemendikbud terkait implementasi kurukulum 2013", adalah :

Pertama, penjelaskan secara tertulis dengan disertai dokumen lengkap tentang pembengkakan jumlah dan perincian anggaran kurikulum dari awalnya Rp. 684,4 miliar menjadi Rp. 2,4 triliun.

Kedua, menyerahkan dokumen lengkap kurikulum 2013 yang terdiri dari naskah akademik penyempurnaan kurikulum, rasionalisasi kerangka dasar dan struktur standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar penilaian, pedoman implementasi kurikulum, serta kompetensi inti dan kompetensi dasar SD, SMP, SMA dan SMK.

Ketiga, panja kurikulum menegaskan bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus tercantum secara eksplisit didalam semua tingkatan pendidikan.

Keempat, panja kurikulum meminta Kemendikbud mempertimbangkan isi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kebahasaan agar bahasa daerah bisa mendapatkan tempat dan kedudukan dalam kurikulum baru.

"Empat data itu yang kami minta. Paling lambat harus diserahkan akhir Februari 2013 agar setelah tiga hari kerja kami terima, biar langsung dilakukan rapat dengan pendapat lanjutan" katanya.

Musliar menjelaskan alokasi anggaran untuk kurikulum sendiri hanya Rp. 700 miliar. Namun, untuk anggaran rutin seperti anggaran guru dan pencetakan buku trurut ditambahkan kedalam anggaran untuk kurikulum tersebut sehingga jumlahnya menjadi sekitar Rp. 2,4 triliun.

sumber : Print Media