1. Struktur Produksi
Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa
pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang
biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan
usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha
struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan
hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder,
dan tersier.
Sejalan dengan
perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung
mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder
dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :
·
Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari
konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak
barang-barang industri
·
Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
·
Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang
industri.
Struktur produksi
nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan
sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses
pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi
nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.
2. Pendapatan Nasional
a. Pengertian Dari Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh
rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor
produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.
b. Cara Perhitungan Pendapatan Nasional dengan
Pendekatan Produksi (GDP)
GDP (Gross Domestic Product) atau
Produksi Domestik Bruto adalah pendapatan
nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan
produksi yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di wilayah Indonesia,
dalam kurun waktu tertentu.
c. Cara Perhitungan Pendapatan Nasional dengan
Pendekatan Pengeluaran (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product)
atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh
penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi
barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri,
tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di
wilayah negara tersebut.
d. Cara Perhitungan Pendapatan Nasional dengan
Pendekatan Pendapatan (NI)
NI (National Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat
dengan cara menjumlahkan semua hasil atau pendapatan yang diperolehsemua pelaku
atau sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.
Rumus : NI
= GNP – Depresiasi – Pajak tidak langsung
NI = GDP – Depresiasi
– Pajak tidak langsung
e. Pendapatan Naional Yang Dapat Dibelanjakan
(Y Disposible)
Yang dimaksud dengan pendapatan
nasional (Y) disposible adalah pendapatan
nasional yang telah siap untuk dibelanjakan. Nilai Y disposible ini berasal
dari NI (National Income) setelah ditambah dengan pengeluaran pemerintah berupa
transfer atau subsidi dan kemudian dikurangi dengan pajak langsung yang
ditetapkan pemerintah. Jika ditulis dalam rumus, nilainya diperoleh dari :
Y disposible
= NI + Tr –Tx langsung, dimana
Tr = Goverment Transfer,
subsidi pemerintah
Tx= Pajak Langsung
f.
Pendapatan
Nasional per Kapita
Pendapatan Nasional Per Kapita yaitu
Pendapatan Nasional dibagi dengan (GNP
atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara.
3. Distribusi Pendapatan Nasional dan
Kemiskinan
a. Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di
Indonesia
Masalah besar
yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan)
distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi
pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari
munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut
akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan
konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak
hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak
terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar
kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat
kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk
suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat
kesulitan mengatasinya.
Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan
dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang,
dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka
relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah
internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh
dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya
merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat
kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa
lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan
internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan
dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak
buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan
dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal
(capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang
lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori
neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian
otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle
down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila
proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan
pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan
dan subsidi.
Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi
pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu
penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya.
Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin
tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah
digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan.
Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi
terjadinya ketimpangan.
Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara
belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan
menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan
kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak
merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan
pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi
pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang
berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.
b. Analisis Distribusi Pendapatan
(1.) Distribusi Ukuran (personal distribution of
income)
Distribusi
pendapatan perseorangan (personal distribution of income) atau distribusi
ukuran pendapatan (size distribution of income) merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran
ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap
individu atau rumah tangga.
Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak
pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu
bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan.
Lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun
sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian,
industri, perdagangan, dan jasa) juga diabaikan.
(2.) Kurva Lorenz
Sumbu
horisontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif.
Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi atau kelompok terendah
(penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi 20 persen dari jumlah
total penduduk. Pada titik 60 terdapat 60 persen kelompok bawah, demikian
seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujung yang meliputi 100 persen atau seluruh
populasi atau jumlah penduduk.
Sumbu vertikal
menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing
persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Sumbu tersebut juga
berakhir pada titik 100 persen, sehingga kedua sumbu (vertikal dan horisontal)
sama panjangnya.
Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal
melambangkan persentase jumlah penerimanya (persentase penduduk yang menerima
pendapatan itu terdapat total penduduk atau populasi). Sebagai contoh, titik
tengah garis diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat
didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk.
Titik yang terletak pada posisi tiga perempat garis
diagonal melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan kepada
75 persen dari jumlah penduduk.
Garis diagonal
merupakan garis "pemerataan sempurna" (perfect equality) dalam
distribusi ukuran pendapatan.
(3.) Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan
Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan
pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh
dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva
Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.
(4.) Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan
Agregat
Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan
pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh
dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva
Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.
Koefisien Gini
adalah ukuran ketidakmerataan atau
ketimpangan (pendapatan/ kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang
angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan
yang sempurna).
Angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan
pendapatan di kalangan penduduknya dikenal tajam berkisar antara 0,50 hingga
0,70.
Untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya
dikenal relatif paling baik (paling merata), berkisar antara 0,20 sampai 0,35.
c. Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Konteks Pembangunan
Ekonomi Indonesia Selama Ini
Simon Kuznets (1955) membuat hipotesis adanya kurva U
terbalik (inverted U curve) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai,
distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu
tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.
Referensi :
f) http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/struktur-produksi-distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/
thanks ya infonya !!!
BalasHapuswww.bisnistiket.co.id